Dinas Perikanan Kota Samarinda menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas dengan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2024 tepat waktu. Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di lingkungan Dinas Perikanan mencapai angka yang signifikan, mencerminkan kesadaran para penyelenggara negara akan kewajiban mereka dalam upaya pencegahan korupsi. Langkah positif ini diharapkan dapat membangun kepercayaan publik terhadap kinerja dan integritas instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sektor perikanan di Kota Samarinda.

Lebih lanjut, laporan LHKPN tahun ini juga memperlihatkan adanya tren peningkatan aset yang dimiliki oleh sebagian besar penyelenggara negara di Dinas Perikanan. Peningkatan ini mayoritas disebabkan oleh kenaikan nilai properti dan investasi yang dimiliki, serta adanya penambahan aset berupa kendaraan atau tabungan. Meskipun demikian, seluruh peningkatan aset telah diverifikasi sesuai dengan sumber pendapatan yang sah dan dilaporkan secara transparan dalam LHKPN. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pribadi para penyelenggara negara sejalan dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan indikasi praktik korupsi.

Kepala Dinas Perikanan Kota Samarinda menyampaikan apresiasinya atas kesadaran dan kepatuhan seluruh jajarannya dalam melaporkan LHKPN. Beliau menegaskan bahwa LHKPN bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata komitmen Dinas Perikanan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ke depan, Dinas Perikanan akan terus mendorong budaya transparansi dan akuntabilitas di semua tingkatan, serta memastikan bahwa setiap penyelenggara negara memahami pentingnya pelaporan LHKPN sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi yang berkelanjutan di Kota Samarinda.

(fery/diskan)